MAKALAH
TENTANG
KRISIS MONETER PADA MASA ORDE BARU
DI INDONESIA
LOGO SEKOLAH
DISUSUN OLEH
NAMA : ......................................
KELAS : ......................................
SEKOLAH
.........................................................................
TAHUN PELAJARAN .......................
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLH SWT karena
dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat
menyelesaikan makalah tentang Krisis
Moneter Pada Masa Orde Baru ini
dengan baik, meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga penulis berterima
kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan makalah
ini.
penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna
dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Krisis moneter di
Indonesia. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini
terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis
berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah penulis
buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa
saran yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi
siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah penulis susun ini dapat
berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis
mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis
memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Padang, Maret 2019
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................................. i
DAFTAR ISI.................................................................................................................................................. ii
BAB I
PENDAHULUAN........................................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang................................................................................................................. 1
1.2. Perumusan Masalah..................................................................................................... 1
1.3. Tujuan.................................................................................................................................... 1
BAB II
PEMBAHASAN.......................................................................................................................... 2
2.1. Pengertian Krisis Moneter..................................................................................... 2
2.2. Penyebab Krisis Moneter........................................................................................ 2
2.3 Dampak
Krisis Moneter ........................................................................................... 5
2.4. Cara
pemerintah mengatasi krisis moneter ............................................. 6
BAB III PENUTUP................................................................................................................................... 7
3.1. Kesimpulan ...................................................................................................................... 7
3.2 Saran .................................................................................................................................... 7
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................................. 8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang
berdampak buruk pada Negara dan rakyatnya. Krisis ini terjadi dari awal 1998.
Sejak orde baru mulai terlihat kondisi Indonesia terus mengalami kemerosotan,
terutama dalam bidang ekonomi. Tingginya krisis ekonomi ini diindikasikan dengan
laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan
tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar
negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Dewasa ini pandangan-pandangan mengenai sebab timbulnya
krisis yang beraneka ragam tersebut, mungkin dapat digolongkan menjadi dua
kelompok, pertama yang mengatakan bahwa sebab utamanya adalah masalah internal
ekonomi nasional, terutama lemahnya lembaga keuangan (perbankan). Ini pokok
dari argumentasi Paul Krugman, ahli ekonomi kenamaan dari Stanford University.
Kedua, yang mengatakan bahwa krisis ini timbul dari perubahan sentimen pasar,
masalah eksternal, yang diperkuat dengan contagion effects. Ini berasal dari
Jeffrey Sachs, ahli ekonomi dari Harvard University.
1.2 Perumusan
Masalah
1.
Apa hal-hal penyebab terjadinya krisis di Indonesia ?
2.
Apa dampak dari krisis perekonomian di Indonesia ?
3.
Bagaimana cara pemerintah mengatasi perekonomian dari
krisis ?
1.3 Tujuan
1.
Mengetahui apa saja yang telah pemerintah lakukan
dalam masalah krisis ekonomi di Indonesia
2.
Mengetahui bidang apa saja yang terpengaruh dari
krisis ekonomi
3.
Mengatahui bagaimana dunia global dalam menghadapi
masalah krisis ekonomi
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Krisis Moneter
Krisis Moneter adalah krisis finansial yang dimulai
pada Juli 1997 di Thailand, dan memengaruhi mata uang, bursa saham dan harga
aset lainnya di beberapa negara Asia, sebagian Macan Asia Timur. Peristiwa ini
juga sering disebut krisis moneter (“krismon”) di Indonesia.
Krisis ini membawa berbagai masalah di Indonesia,
terutama di bidang ekonomi. Tingginya krisis menyebabkan memperparah
perekonomian di Indonesia. Melemahnya pertumbuhan perekonomian Indonesia
yang disebabkan oleh merosotnya nilai tukar dollar Amerika, diperparah lagi
oleh peristiwa dalam dunia perdagangan seperti yang diungkapkan
oleh Adwin S. Atmadja dalam Jurnal Akuntansi dan keuangan tahun 1999
bahwa krisis ekonomi di Indonesia terjadi akibat adanya Domino Effect dari
terdepresiasinya mata uang Thailand (bath) dan negara lainya, dimana salah
satunya telah mengakibatkan terjadinya lonjakan harga barang-barang
yang diimpor Indonesia dari luar negeri yang menyebabkan lonjakan harga dalam
negeri secara drastis. Dari berbagai latar belakang penyebab terjadinya krisis
moneter tersebut mengakibatkan beberapa masalah ekonomi seperti
inflasi yang tinggi dan masalah sosial yang tak kunjung selesai seperti
pengangguran.
2.2 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun
1997-1998 :
1. Yang pertama, stok hutang
luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah
menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa
percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri
di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta
persyaratan hutang swasta tersebut.
Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam
mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa
menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable). Akan tetapi
untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali
tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah
disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius.
Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang
luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini
mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis.
Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari
keberhasilannya sendiri. Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak
cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang produktif, seperti pertanian atau
industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus
bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di
sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena sebagian dipengaruhi
oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini
menjadi andalan ekonomi nasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi
nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk
itu.
Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak
dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik,
dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya
apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas
dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong
lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini adalah akibat
dari sistem yang sering disebut sebagai “crony capitalism”. Di tengah
pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin membesar ini, lembaga
keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan pinjamannya dalam kurs lokal
(Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu
pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat
krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan,
dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo
kurang dari satu tahun adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998).
Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas,
adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan
kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung
beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.
Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada
pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari
pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor
perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap
bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok
bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran
kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang
sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized)atau kekurangan modal,
tetapi tetap dibiarkan beroperasi.Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai
terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai
“peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya
yang tidak sehat
Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah
perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi
persoalan ekonomi pula.
Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang
memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke
mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil
tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor
asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya
transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum.
Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya
siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini.
Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negative tersebut
tidak terlalu menghambat ekonomi Indonesia. Akan tetapi begitu krisis
menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah
untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan
kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif.Akhirnya semua
itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab
paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat
krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi
modal baru.
Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin
menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis
ekonomi itu sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi.
Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik telah mempersulit
kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secara mantap dan
berkesinambungan.
2.3 Dampak krisis ekonomi pada perekonomian Indonesia.
Berbagai dampak
Krisis Moneter timbul di Indonesia. Krisis Moneter membawa
dampak yang kurang baik bagi Indonesia, ini disebabkan karena kurs nilai tukar
valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan
pendapatan masyarakat dalam rupiah tetap. Dampak yang terlihat seperti :
Banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK pekerjanya dengan alasan
tidak dapat membayar upah para pekerjanya. Sehingga menambah angka pengangguran
di Indonesia. Pemerintah kesulitan menutup APBN. Harga barang yang naik cukup
tinggi, yang mengakibatkan masyrakat kesulitan mendapat barang-barang
kebutuhan pokoknya. Utang luar negeri dalam rupiah melonjak. Harga BBM
naik.
Kemiskinan juga termasuk dampak
krisis moneter. Pada oktober 1998 jumlah keluarga miskin di perkirakan sekitar
7.5 juta. Meningkatnya jumlah penduduk yang miskin tidak terlepas dari jatuhnya
nilai mata uang rupiah yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan
antara penghasilan yang berkurang akibat PHK atau naik sedikit dengan
pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat inflasi yang tinggi.
Disaat krisis itu terjadi banyak
pejabat yang melakukan korupsi. Sehingga mengurangi pendapatan para pekerja
yang lain. Banyak perusahaan yang meminjam uang pada perusahaan Negara asing
dengan tingkat bunga yang lumayan tinggi, hal itu menambah beban utang Negara.
Pada sisi lain merosotnya
nilai tukar rupiah juga membawa hikmah. Secara umum impor barang menurun tajam.
Sebaliknya arus masuk turis asing akan lebih besar, daya saing produk dalam
negeri dengan tingkat kandungan impor rendah meningkat sehingga bisa menahan impor
dan merangsang ekspor khususnya yang berbasis pertanian.
Dampak dari krisis moneter lebih
banyak yang negative dibandingkan dampak positifnya. Itu di karenakan krisis ini mengganggu kesejahteraan
masyarakat.
2.4 Cara
Pemerintah Mengatasi Krisis Ekonomi Global
Beberapa Cara Pemerintah dalam Mengatasi Krisis
Ekonomi Global antara lain
1.
Pemerintah mengajak semua pihak dalam menghadapi
krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama
sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
2.
Mempertahankan serta berusaha meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan
perekonomian domestik.
3.
Optimalisasi APBN dengan memacu pertumbuhan dengan
tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus
diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan
listrik serta pangan dan BBM. Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan
anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.
4.
Mengajak kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong
sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan
negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank
Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa
mendorong sektor riil. dan pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk
memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pemerintahan orde baru merupakan pemerintahan yang
dipimpin oleh presiden Soeharto selama 32 tahun.Dimana presiden Soeharto
bertekat akan melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi
kenyataanya ini tidak terlaksana dengan baik, bahkan banyak terjadi
penyelewengan pada berbagai macam bidang yang mengakibatkan pemerintahan orde
baru ini runtuh. Jatuhnya pemerintahan ini diawali dengan krisis moneter yang
sangat menyengsarakan rakyat.
Dengan demikian, dapat ditarik beberapa kesimpulan,
bahwa :
1.
Faktor penyebab krisis moneter terjadi akibat jumlah
utang luar negeri yang sangat besar, adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945 pasal 33, dan juga akibat pola pemerintahan yang sentralis.
2.
Krisis moneter mengakibatkan berbagai dampak bagi
kehidupan masayarakat Indonesia, baik dampak yang kebanyakan negatif tapi juga
ada dampak yang positif.
3.2 Saran
Pemerintahan memiliki peran penting dalam menjalankan
kehidupan Ekonomi. Kunci utama dalam Ekonomi yang baik adalah dengan tidak
adanya KKN. Pemerintah juga harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman
terhadap Bank swasta ataupun perusahaan swasta yang mengalami kekurangan modal
atau bahkan akan bangkrut, karena hal tersebut dapat
menjadikan boomerang bagi Ekonomi dalam negeri, yaitu meningkatnya
utang nasional terhadap luar negeri.
DAFTAR PUSTAKA
3.
http://semangatprestasi.blogspot.co.id/2013/12/makalah-krisis-moneter.html.Minggu,08November 2015 pkl 20.15
4.
http://anissa1996.blogspot.co.id/2015/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html.Minggu,08November 2015 pkl 20.30
Demikianlah Makalah Krisis Moneter Pada Masa Orde Baru di Indonesia
Semoga Bermanfaat, Terima Kasih
Dibuat Oleh : Amanah Cengkeh Padang
