Makalah Krisis Moneter Pada Masa Orde Baru di Indonesia

MAKALAH

TENTANG

KRISIS MONETER PADA MASA ORDE BARU

DI INDONESIA

LOGO SEKOLAH

DISUSUN OLEH

                                           NAMA              :    ......................................

                                           KELAS             :    ......................................

SEKOLAH .........................................................................

TAHUN PELAJARAN .......................

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLH SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang Krisis Moneter Pada Masa Orde Baru ini dengan baik, meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Krisis moneter di Indonesia. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah penulis buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah penulis susun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Padang, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................................. i

DAFTAR ISI.................................................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang................................................................................................................. 1

1.2. Perumusan Masalah..................................................................................................... 1

1.3. Tujuan.................................................................................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN.......................................................................................................................... 2

2.1. Pengertian Krisis Moneter..................................................................................... 2

2.2. Penyebab Krisis Moneter........................................................................................ 2

2.3 Dampak Krisis Moneter  ........................................................................................... 5

2.4. Cara pemerintah mengatasi krisis moneter ............................................. 6

BAB III PENUTUP................................................................................................................................... 7

3.1. Kesimpulan  ...................................................................................................................... 7

3.2  Saran   .................................................................................................................................... 7

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................................. 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang berdampak buruk pada Negara dan rakyatnya. Krisis ini terjadi dari awal 1998. Sejak orde baru mulai terlihat kondisi Indonesia terus mengalami kemerosotan, terutama dalam bidang ekonomi. Tingginya krisis ekonomi ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Dewasa ini pandangan-pandangan mengenai sebab timbulnya krisis yang beraneka ragam tersebut, mungkin dapat digolongkan menjadi dua kelompok, pertama yang mengatakan bahwa sebab utamanya adalah masalah internal ekonomi nasional, terutama lemahnya lembaga keuangan (perbankan). Ini pokok dari argumentasi Paul Krugman, ahli ekonomi kenamaan dari Stanford University. Kedua, yang mengatakan bahwa krisis ini timbul dari perubahan sentimen pasar, masalah eksternal, yang diperkuat dengan contagion effects. Ini berasal dari Jeffrey Sachs, ahli ekonomi dari Harvard University.

1.2 Perumusan Masalah

1.   Apa hal-hal penyebab terjadinya krisis di Indonesia ?

2.   Apa dampak dari krisis perekonomian di Indonesia ?

3.   Bagaimana cara pemerintah mengatasi perekonomian dari krisis ?

1.3 Tujuan

1.   Mengetahui apa saja yang telah pemerintah lakukan dalam masalah krisis ekonomi di Indonesia

2.   Mengetahui bidang apa saja yang terpengaruh dari krisis ekonomi

3.   Mengatahui bagaimana dunia global dalam menghadapi masalah krisis ekonomi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Krisis Moneter

Krisis Moneter adalah krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand, dan memengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia, sebagian Macan Asia Timur. Peristiwa ini juga sering disebut krisis moneter (“krismon”) di Indonesia.

Krisis ini membawa berbagai masalah di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Tingginya krisis menyebabkan memperparah perekonomian di Indonesia. Melemahnya pertumbuhan perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh merosotnya nilai tukar dollar Amerika, diperparah lagi oleh peristiwa dalam dunia perdagangan seperti yang diungkapkan oleh  Adwin S. Atmadja dalam Jurnal Akuntansi dan keuangan tahun 1999 bahwa krisis ekonomi di Indonesia terjadi akibat adanya Domino Effect dari terdepresiasinya mata uang Thailand (bath) dan negara lainya, dimana salah satunya telah mengakibatkan terjadinya lonjakan harga  barang-barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri yang menyebabkan lonjakan harga dalam negeri secara drastis. Dari berbagai latar belakang penyebab terjadinya krisis moneter  tersebut mengakibatkan beberapa masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi dan masalah sosial yang tak kunjung selesai seperti pengangguran.

2.2 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 :

  1.   Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable). Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonomi nasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk itu.

Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai “crony capitalism”.  Di tengah pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin membesar ini, lembaga keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan pinjamannya dalam kurs lokal (Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998).

Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized)atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi.Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat

Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum.

Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negative tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi Indonesia. Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif.Akhirnya semua itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.

Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik telah mempersulit kinerja ekonomi dalam mencapai momentum  pemulihan secara mantap dan berkesinambungan.

2.3 Dampak krisis ekonomi pada perekonomian Indonesia.

Berbagai dampak Krisis  Moneter  timbul di Indonesia. Krisis Moneter membawa dampak yang kurang baik bagi Indonesia, ini disebabkan karena kurs nilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah tetap. Dampak yang terlihat seperti : Banyak  perusahaan yang terpaksa mem-PHK pekerjanya dengan alasan tidak dapat membayar upah para pekerjanya. Sehingga menambah angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah kesulitan menutup APBN. Harga barang yang naik cukup tinggi, yang mengakibatkan masyrakat kesulitan mendapat barang-barang kebutuhan  pokoknya. Utang luar negeri dalam rupiah melonjak. Harga BBM naik.

Kemiskinan juga termasuk dampak krisis moneter. Pada oktober 1998 jumlah keluarga miskin di perkirakan sekitar 7.5 juta. Meningkatnya jumlah penduduk yang miskin tidak terlepas dari jatuhnya nilai mata uang rupiah yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurang akibat PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat inflasi yang tinggi.

Disaat krisis itu terjadi banyak pejabat yang melakukan korupsi. Sehingga mengurangi pendapatan para pekerja yang lain. Banyak perusahaan yang meminjam uang pada perusahaan Negara asing dengan tingkat bunga yang lumayan tinggi, hal itu menambah beban utang Negara.

Pada sisi lain merosotnya  nilai tukar rupiah juga membawa hikmah. Secara umum impor barang menurun tajam. Sebaliknya arus masuk turis asing akan lebih besar, daya saing produk dalam negeri dengan tingkat kandungan impor rendah meningkat sehingga bisa menahan impor dan merangsang ekspor khususnya yang berbasis pertanian.

Dampak dari krisis moneter lebih banyak yang negative dibandingkan dampak positifnya. Itu di karenakan krisis ini mengganggu kesejahteraan masyarakat.

2.4 Cara Pemerintah Mengatasi Krisis Ekonomi Global

Beberapa Cara Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Global antara lain

1.   Pemerintah mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

2.   Mempertahankan serta berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.

3.   Optimalisasi APBN dengan memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM. Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.

4.   Mengajak kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. dan pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pemerintahan orde baru merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto selama 32 tahun.Dimana presiden Soeharto bertekat akan melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi kenyataanya ini tidak terlaksana dengan baik, bahkan  banyak terjadi penyelewengan pada berbagai macam bidang yang mengakibatkan pemerintahan orde baru ini runtuh. Jatuhnya pemerintahan ini diawali dengan krisis moneter yang sangat menyengsarakan rakyat.

Dengan demikian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa :

1.   Faktor penyebab krisis moneter terjadi akibat jumlah utang luar negeri yang sangat besar, adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33, dan juga akibat pola pemerintahan yang sentralis.

2.   Krisis moneter mengakibatkan berbagai dampak bagi kehidupan masayarakat Indonesia, baik dampak yang kebanyakan negatif tapi juga ada dampak yang positif.

3.2 Saran

Pemerintahan memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan Ekonomi. Kunci utama dalam Ekonomi yang baik adalah dengan tidak adanya KKN. Pemerintah juga harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman terhadap Bank swasta ataupun perusahaan swasta yang mengalami kekurangan modal atau bahkan akan bangkrut, karena hal tersebut dapat menjadikan  boomerang bagi Ekonomi dalam negeri, yaitu meningkatnya utang nasional terhadap luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

1.   http://www.chynsoncomputer.com/krisis-moneter/ .Minggu,08 November 2015 pukul 20.37

2.  http://www.academia.edu/7309726/Krisis_moneter_adalah_krisis_yg_berhubungan_dengan_uang_atau_keuangan_suatu_Negara . Minggu,08 November  2015 pukul 21.01

3.   http://semangatprestasi.blogspot.co.id/2013/12/makalah-krisis-moneter.html.Minggu,08November 2015 pkl 20.15

4.   http://anissa1996.blogspot.co.id/2015/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html.Minggu,08November 2015 pkl 20.30

Demikianlah Makalah Krisis Moneter Pada Masa Orde Baru di Indonesia

Semoga Bermanfaat, Terima Kasih

Dibuat Oleh : Amanah Cengkeh Padang