Masa Orde Baru

MASA ORDE BARU

1. MASA TRANSISI ANTARA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DENGAN MASA ORDE BARU

A. TRI TURA

Sejak gagalnya kudeta G 30 S/PKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh G 30 S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran rakyat, karena bertentangan dengan rasa keadilan. Keadaan berlarut-larut serta menjurus timbulnya krisis kepemimpinan nasional, mahasiswa, pemuda, pelajar, partai-partai politik maupun organisasi massa mengutuk pemberontakan G 30 S/ PKI dan menuntut agar PKI segera dibubarkan.

Pada tanggal 25 Oktober 1965 mahasiswa Indonesia membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Berdirinya KAMI segera diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lain seperti berikut.

1. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)

2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)

3. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)

4. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia ( KAWI)

5. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)

6. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

Dalam rangka meningkatkan kegiatannya, KAMI dan KAPPI beserta partai-partai politik dan organisasi massa lainnya mendirikan Front Pancasila.

TIGA TUNTUTAN RAKYAT/TRITURA

Pada tanggal 12 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah yang disebut Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut.

1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya

2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI

3. Turunkan harga barang atau perbaikan ekonomi

Aksi-aksi mahasiswa masih berjalan terus. Pada tanggal 22 Februari 1966, Presiden Sukarno mengadakan perombakan Kabinet Dwikora dengan nama Kabinet Dwikora yang Disempurnakan atau Kabinet Seratus Menteri.

Menjelang pelantikan para menteri Kabinet Dwikora dengan nama Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, demonstrasi mahasiswa semakin meningkat. pada tanggal 24 Februari 1966 pada saat pelantikan para menteri kabinet baru, KAMI melakukan aksi mengempeskan ban-ban mobil di jalan raya terutama di depan Istana Merdeka, sehingga lau lintas praktis berhenti.

Dalam demonstrasi itu seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim gugur terkena tembakan. Arif Rahman Hakim mendapat julukan sebagai menjadi Pahlawan Ampera. Sehari setelah insiden tersebut KAMI dibubarkan, namun pembubaran KAMI tersebut ternyata tidak memulihkan kewibawaan pemerintah dan tidak juga menghentikan aksi-aksi menuntut Tritura.

B. SUPERSEMAR

Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen Suharto, Menteri / Panglima Angkatan Darat. Isi Supersemar pada pokonya adalah “ Perintah kepada Letjen Suharto untuk atas nama Presiden/Pangti ABRI mengambil tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan “. Pemberian surat perintah tersebut merupakan pemberian kepercayaan dan sekaligus memberikan wewenang kepada Letjen Suharto untuk mengatasi keadaan yang waktu itu serba tidak menentu.

Berlandaskan pada Supersemar tersebut, Letjen Suharto pengemban Supersemar telah mengambil langkah-langkah yang penting dan memberi arah baru bagi perjalanan hidup bangsa dan Negara. Mulai tanggal 11 Maret 1966 inilah dimulai penataan kembali kehidupan rakyat, bangsa dan Negara kita yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Dimulailah babak baru dalam perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu masa Orde Baru.

Kejadian-kejadian yang mendahului keluarnya SUPERSEMAR;

1. Pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Nagara diadakan sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan untuk membahasa keadaan Negara. Dalam sidang tersebut semua menteri hadir kecuali Menpangad Letjen Suharto tidak hadir karena sakit. Presiden langsung memimpin sidang.

2. Ditengah-tengah persidangan tersebut presiden mendapat laporan dari Ajudan Presiden/ Komandan Pasukan Pengawal Cakrabirawa ( Brigjen Sabur ) bahwa “ disekitar istana ada pasukan yang tak dikenal “. Menerima laporan ini presiden kemudian meyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II, Dr. Leimena. Dan presiden Sukarno segera menuju ke Instana Bogor dengan menggunakan Helikopter yang disiapkan di Isatana, kepergian presiden ke Istana Bogor didampingi oleh Waperdam I, Dr. Subandrio, Waperdam III, Chaerul Saleh dan Ajudan Presiden/ Komandan Pasukan Pengawal Cakrabira, Brigjen Sabur.

3. Setelah sidang ditutup oleh Waperdam II, Dr. Leimena, tiga orang perwira Angkatan Darat yang menjabat sebagai meteri dan hadir pada sidang tersebut yaitu ; Mayjen Basuki Rachmat menteri Veteran, Brigjen m. Yusuf menteri Perindustrian Dasar, dan Brigjen Amirmachmud Panglima Kodam Jaya, segera menghadap Letjen Suharto.

4. Ketiga Pati TNI-AD tersebut selain melaporkan keadaan sidang kabinet kepada Menpangad juga minta ijin untuk menghadap Presiden di Bogor untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya, bahwa tidak ada pasukan yang liar ( pasukan tak dikenal di sikitar istana ) dan bahwa ABRI khususnya TNI-AD tetap setia dan taat kepada Presiden.

5. Menpangad Letjen Suharto mengijinkan ketiganya untuk menghadap Presiden di Bogor disertai pesan untuk disampaikan kepada Presiden, bahwa : Letjen Suharto sanggup mengatasi keadaan apabila Bung Karno mempercayakan hal itu kepadanya.

6. Di Bogor ketiga perwira tersebut menghadap presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Chaerul Saleh, dan Brigjen M. Sabur. Setelah mengadakan pembicaraan yang cukup mendalam akhirnya presiden Sukarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letjen Suharto Menpangad. Dan selanjutnya presiden memerintahkan kepada yang hadir untuk merumuskan surat tersebut.

7. Surat perintah tersebut kemudian diserahkan oleh ketiga Pati TNI –AD tersebut kepada Letjen Suharto Menpangad

Tindakan Pengemban Supersemar

Setelah menerima Supersemar, Letjen Suharto selanjutnya melakukan tindakan-tindakan awal antara lain sebagai berikut :

1. 12 Maret 1966, PKI dibubarkan

2. 18 Maret 1966, mengamankan menteri-menteri yang terlibat G 30 S / PKI

3. Menginstruksikan kepada perguruan-perguruan tinggi yang ditutup untuk memulai kuliah lagi seperti biasa

Rakyat menyambut baik adanya Supersemar kepada Letjen Suharto, bahkan KAMI dalam nota politiknya yang disampaikan di depan sidang DPR-GR meminta kepada MPRS untuk memberikan tugas kepada Letjen Suharto seperti yang tercantum dalam Supersemar. Kedudukan Letjen Suharto setelah mendapat Supersemar semakin kuat dan sebaliknya kedudukan Presiden Sukarno semakin menurun.

Pada tanggal 20 Juni s.d 5 Juli 1966 diadakan Sidang Umum MPRS ke IV, sidang ini merupakan langkah konstitusional untuk mengoreksi pemerintahan Orde Lama. Sidang Umum MPRS IV menghasilkan beberapa ketetapan MPRS antara lain :

1. Tap MPRS No. IX / MPRS / 1966 tentang Supersemar

2. Tap MPRS No. XI / MPRS / 1966 tentang Pemilu

3. Tap MPRS No. XIII / MPRS / 1966 tentang Kabinet Ampera

4. Tap MPRS No. XXV / MPRS / 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebelumnya pada sidang umum MPRS IV ini Presiden Sukarno menyampaikan Pidato penjelasan tentang Peristiwa G 30 S / PKI pada 22 Juni 1966 yang diberi judul “ Nawaksara “ yang berisi sembilan pokok penjelasan tentang peristiwa G 30 S / PKI, tetapi pidato ini ditolak oleh peserta sidang, karena tidak memuat secara jelas kebijakan Presiden/ Mandataris MPRS mengenai peristiwa G 30 S / PKI, oleh karenanya maka MPRS minta kepada Presiden untuk melengkapi “ Nawaksara “. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Sukarno menyampikan Pelengkap Nawaksara, tetapi kembali Pelengkap Nawaksara juga tidak diterima oleh MPRS. Penolakan yang kedua atas penjelasan presiden ini menunjukkan bahwa Mandataris MPRS sudah tidak mendapat kepercayaan dari MPRS.

Atas prakarsa Presiden Sukarno, pada tanggal 22 Pebruari 1967 bertempat di Istana Negara berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Sukarno kepada penemban Tap MPRS No. IX / MPRS / 1966, Letjen Suharto. Penyerahan Kekuasaan pemerintahan ini merupakan langkah penting dalam usaha mengatasi situasi konflik yang sedang memuncak. Penyerahan kekuasaan pemerinthan ini secara konstitusional didasrkan pada Tap MPRS No. XV / MPRS / 1966 yang menyatakan “ bahwa Apabila Presiden berhalangan, maka pemegang surat Perintah 11 Maret memegang jabatan Presiden “

Letjen Suharto pada penjelasannya tanggal 4 Maret 1967 tentang penyerahan kekuasaan pemerintahan tersebut, bahwa penyerahan kekuasaan tersebut hanya merupakan salah satu usaha dalam rangka penyelesaian konstitusional untuk mengatasi situasi konflik demi keselamatan rakyat, Negara dan bangsa, dan pemerintah berpendirian bahwa tetap perlu penyelesaian konstitusional lewat sidang MPRS.

Dengan memperhatikan perkembangan hal-hal tersebut di atas maka pada tanggal 7 Maret s.d 12 Maret 1967, MPRS mengadakan Sidang Istimewa. Sidang Istimewa MPRS ini antara lain menghasilkan Tap. MPRS No. XXXIII / MPRS / 1967 tentang Mencabut kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno dan mengangkat Pengemban Tap No. IX / MPRS / 1966 Suharto sebagai Pejabat Presiden. Selanjutnya pada 27 Maret 1968 Suharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia.

C. DUALISME KEPEMIMPINAN

Selama kurun 1966-1967 terdapat dualisme kepemimpinan nasional , yaitu satu pihak Presiden Soekarno yang masih aktif dan pihak lain Jendral Soeharto yang semakin populer karena berhasil menumpas G-30-S/PKI. Jendral Soeharto juga berhasil melaksanakan stabilitas ekonomi dan politik berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966.

Pada tanggal 6-9 Mei 1966 diadakan simposium kebangkitan semangat ‘66b di Universitas Indonesia untuk memberikan saran-saran bagi perbaikan politik dalam negri pada awal Orde Baru. Simposium itu mengambil tema “ INDONESIA NEGARA HUKUM “. Hal itu disebabkan pada masa Orde Lama telah terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas yang berlaku sebagai negara hukum. Untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan meninjau penpres-penpres yang telah dikeluarkan. Diusulkan pula agar ada jaminan terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia.

Untuk menciptakan iklim politik yang lebih stabil, Surat Perintah 11 Maret dikukuhkan melalui ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Mentri/Panglima AD untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin ketenangan dan keamanan serta kestabilan jalannya revolusi. Selanjutnya, MPRS mengukuhkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya melalui ketetapan No. XXV/MPRS/1966. Melalui ketetapan MPRS itu, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada waktu bersamaan dikeluarkan ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Tugas kabinet itu diserahkan kepada pengemban Supersemar, Soeharto. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno sesuai dengan UUD 1945.

D. LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU

Setelah G3OS / PKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan Menujukan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI ), Akhirnya diambil sebuah kesimpulan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) melupakan dalang daring gerakang ini, Partai Komunis indonesia (PKI) yang melatar belakangi terjadi peristiwa G30S/PKI. Gerakan ini pun menyebabkan rakyat marah terhadap PKI yang diikuti dengan berbagai demonstrasi menuntut pembubaran PKI beserta organisasi massanya (ormasnya) dan tokoh-tokohnya diberikan sebuah sanksi dengan diadili. Panglima Kostrad / Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat sebagai Menteri! Panglima Angkatan Darat melakukan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya

Latar belakang lahirnya Orde baru juga dipelopori Masyarakat luas yang terdiri dari berbagai unsur seperti

Dukungan dari berbagai Kalangan Seperti :

a. Berbagai Partai politik,
b. Berbagai Organisasi massa
c. Perorangan,
d. Berbagai Pemuda,
e. Berbagai mahasiswa,
f. Berbagai pelajar,
g. Berbagai kaum wanita

Berbagai kalangan-kalangan ini bersama-sama mendirikan satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G3OS/PKI Front Pancasila menduga bahwa PKI adalah dalang dari semua ini dan Front Pancasila juga menuntut untuk dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam gerakan itu. Berbagai Aksi yang datang yang menjadi Satu bertujuan menentang G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 itu di antaranya Kesatuan

1. Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),
2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
3. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
4. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.

Berbagai kalangan yang menjadi sebuah kesatuan yang tergabung dalam Fron Pancasila kemudian lebih dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Mereka yang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di berbagai tempat terutama di Jalan yaitu jalan raya.Front Pancasila atau Anggaktan 66 melanjutkan aksinya diGedung Sekretariat Negara Pada Tanggal 8 Januari 1966 dengan mengajukan penyataan bahwa kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan atau dibenarkan Lalu Pergerakan Front Pancasila Berlanjut ke Halaman Gedung DPR-GR yakni 12 Januri 1966 untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut.

Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya

2. Pembersihan Kabinet Dwikora

3. Penurunan harga-harga barang.

Pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora dalam sebuah tempat di bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri oleh wakil-wakil mahasiswa. Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan para mahasiswa itu didalangi oleh CIA (Central Intelligence Agency) yang lembaga ini bertempat di negara Amerika tepatnya Amrika serikat. Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno menyatakan perombakan kabinetnya yakni pada tanggal 21 Februari tetapi itu tak ada perubahan yang membuat hati rakyat senang dikarenakan masih banyak anggota kabinetnya berada dalam G30S/PKI, Kabinet baru tersebut atau dikenal dengan sebutan Seratus Menteri.

Pada saat pelantikan Kabinet berbagai kalangan hadir seperti mahasiswa, pelajar, dan pemuda mengisi jalan yang tujuan jalan tersebut menuju ke Istana Merdeka, Aksi tersebut terjadi Pada tanggal 24 Februani 1966, Gerakan-Gerakan Berbagai kalangan ditahan Pasukan yaitu Pasukan Cakrabirawa yang menyebabakan timbulanya bentrokan dari kedua belah pihak yakni Pasukan Cakrabirawa dengan Demonstran, dalam peristiwa itu merenggut nyawa seorang mahasiswa yang bernaung di Universitas Indonesia yakni Arief Rahman yang gugur dalam bentrokan tersebut.

2. AWAL ORDE BARU

A. SIDANG ISTIMEWA MPRS TAHUN 1967 DAN SIDANG ISTIMEWA MPRS TAHUN 1968

Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967

Sidang Istimewa majelis pertama kali diadakan pada tahun 1967 setelah peristiwa Gerakan 30 September yang mengakibatkan Soekarno kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak mampu mengendalikan keamanan setelah pidato pertanggung jawabannya di depan MPRS, Nawaksara, dibacakan. MPRS pada masa itu meminta Soekarno untuk memperbaiki pidato pertanggungjawabannya di Sidang Umum MPRS, yang direspon Soekarno dengan pidato "Pelengkap Nawaksara". Namun pertanggung jawaban tersebut kembali ditolak dan akhirnya diputuskan bahwa pada 7 Maret 1967 akan dilakukan Sidang Istimewa MPRS.

Setelah Sidang Istimewa ini, Soekarno diturunkan dari jabatan Presiden dan digantikan oleh Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Sidang Istimewa MPRS Tahun 1968

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1966, maka pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik dan diambil sumpah sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Setahun kemudian tepatnya 21 sampai 30 Maret 1968, diselenggarakan Sidang Umum MPRS V yang menghasilkan Ketetapan MPRS No. XLVI/MPRS/1968 yang mengangkat Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Setelah menjadi Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 10 Juni 1968 Soeharto membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Pembangunan I. berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 program kerja Kabinet Pembangunan I disebut Pancakrida yang meliputi hal-hal berikut ini :

1. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik

2. Menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (Repelita)

3. Melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1971

4. Mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan serta penghianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945

5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

B. MENATA KEMBALI HUBUNGAN BAIK INDONESIA DENGAN MALAYSIA DAN PBB

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah:

· Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

· Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

· Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Kembali menjadi anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).

3. MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU

A. KEBIJAKAN POLITIK

DALAM NEGRI :

v PEMILU 6 X

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

Berikut adalah tanggal-tanggal diadakannya pemungutan suara pada Pemilu periode ini.

1. 2 Mei 1977

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.